DANA TITIPAN PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH

- Penulis

Jumat, 12 Desember 2025 - 01:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DANA TITIPAN PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sopyan Pimpinan umum media rajawali news , Mendesak Tipikor kejaksaan agung dapat mengusut adanya dugaan kerugian negara pasalnya Kabak Ke Uwangan menghindar dari kejaran awak media Rajawali news Sehingga berita ini dimuat apa adanya

Ironisnya , Kasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa.

 

a) Terdapat Surat Permintaan Pembayaran dari Dinas Perkim dan Dinas PUPR untuk melakukan pencairan dana ke rekening titipan yang sesuai dengan nilai pada tabel di atas dengan surat nomor 900/4837/DPKP/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan surat nomor 600/1820/PUPR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;

 

b) Pengajuan tujuh SP2D Dinas Perkim yang dicairkan melalui rekening titipan pada saat itu belum sama sekali diterima dokumen pengajuannya.

 

5) Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada BUD menyebutkan bahwa pencairan dana melalui rekening titipan dilakukan atas keputusan bersama dengan Kuasa BUD karena tingginya mobilitas di akhir Tahun 2024 yang menyebabkan terkendala dalam melakukan pembayaran beberapa pekerjaan yang saat itu harus segera dilakukan proses pembayarannya.

Baca Juga:  *Ingatkan Anak Muda, Wamendagri Bima: Indonesia Sedang di Titik Penentu Sejarah*

 

Apabila hal ini tidak dilakukan maka prosedur untuk pembayaran atas pekerjaan yang terlambat dibayarkan tersebut akan melalui mekanisme pengajuan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) yang membutuhkan waktu yang terlalu lama.

 

6) Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim terkait keterlambatan penerbitan SPP dan SPM atas tujuh paket pekerjaan Dinas Perkim terjadi karena pada saat akan melakukan penerbitan SPP dan SPM tidak terdapat sisa anggaran untuk pekerjaan. Hasil kordinasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim dan Kabid Akuntansi BPKAD, maka Kabid Akuntansi BPKAD menyarankan untuk merealisasikan belanja tersebut ke kode rekening yang anggarannya masih tersisa banyak dengan tujuan nantinya bisa dilakukan koreksi. Namun, sampai sekarang masih belum dilakukan koreksi belanja, dengan perincian pada tabel berikut.

 

 

Red.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

*Perkuat Komitmen SDGs, PTBA Gelar Khitanan Gratis Bagi 500 Anak di Ring 1*
Ali Sopyan Angkat Bicara Wacana Ulat dan Belalang MBG “Lebih Baik Mundur Jika Tidak Mampu!  
PEJABAT BANGSAT DILINGKARAN DLH KAB  BEKASI SEWA EXCAVATOR DI MARK’UP APBD / APBN  
BERMACAM CARA PEJABAT BANGSAT DILINGKARAN PEMKAB BOGOR UNTUK MELAKUKAN KORUPSI DENGAN DALIH KELEBIHAN PEMBAYARAN
KPK Resmi Tahan Bupati Tulungagung Gatut Sunu dan Ajudannya Terkait Kasus Pemerasan Rp5 Miliar
AKAL PEJABAT BANGSAT DANA PAJAK ROKOK DAN DANA BAGI HASIL PEMPROV SUMSEL DIREKAYASA
*Edukasi Publik tentang Pertambangan Berkelanjutan, PTBA Dukung Film Dokumenter “The Mind Journey”*
KAJATI DIDESAK TANGKAP GEROMBOLAN KORUPTOR BERJEMAAH DI PEMPROV SUMSEL TABRAK PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 14:11 WIB

*Perkuat Komitmen SDGs, PTBA Gelar Khitanan Gratis Bagi 500 Anak di Ring 1*

Senin, 13 April 2026 - 13:57 WIB

Ali Sopyan Angkat Bicara Wacana Ulat dan Belalang MBG “Lebih Baik Mundur Jika Tidak Mampu!  

Senin, 13 April 2026 - 03:01 WIB

PEJABAT BANGSAT DILINGKARAN DLH KAB  BEKASI SEWA EXCAVATOR DI MARK’UP APBD / APBN  

Minggu, 12 April 2026 - 02:01 WIB

BERMACAM CARA PEJABAT BANGSAT DILINGKARAN PEMKAB BOGOR UNTUK MELAKUKAN KORUPSI DENGAN DALIH KELEBIHAN PEMBAYARAN

Minggu, 12 April 2026 - 00:23 WIB

KPK Resmi Tahan Bupati Tulungagung Gatut Sunu dan Ajudannya Terkait Kasus Pemerasan Rp5 Miliar

Berita Terbaru