DANA TITIPAN PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH

- Penulis

Jumat, 12 Desember 2025 - 01:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DANA TITIPAN PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sopyan Pimpinan umum media rajawali news , Mendesak Tipikor kejaksaan agung dapat mengusut adanya dugaan kerugian negara pasalnya Kabak Ke Uwangan menghindar dari kejaran awak media Rajawali news Sehingga berita ini dimuat apa adanya

Ironisnya , Kasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa.

 

a) Terdapat Surat Permintaan Pembayaran dari Dinas Perkim dan Dinas PUPR untuk melakukan pencairan dana ke rekening titipan yang sesuai dengan nilai pada tabel di atas dengan surat nomor 900/4837/DPKP/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan surat nomor 600/1820/PUPR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;

 

b) Pengajuan tujuh SP2D Dinas Perkim yang dicairkan melalui rekening titipan pada saat itu belum sama sekali diterima dokumen pengajuannya.

 

5) Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada BUD menyebutkan bahwa pencairan dana melalui rekening titipan dilakukan atas keputusan bersama dengan Kuasa BUD karena tingginya mobilitas di akhir Tahun 2024 yang menyebabkan terkendala dalam melakukan pembayaran beberapa pekerjaan yang saat itu harus segera dilakukan proses pembayarannya.

Baca Juga:  Bisnis di Balik Seragam: Iuran Rp420 Ribu SMAN 1 Kota Serang Meresahkan, Kadisdik Banten Pilih Tutup Mata?

 

Apabila hal ini tidak dilakukan maka prosedur untuk pembayaran atas pekerjaan yang terlambat dibayarkan tersebut akan melalui mekanisme pengajuan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) yang membutuhkan waktu yang terlalu lama.

 

6) Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim terkait keterlambatan penerbitan SPP dan SPM atas tujuh paket pekerjaan Dinas Perkim terjadi karena pada saat akan melakukan penerbitan SPP dan SPM tidak terdapat sisa anggaran untuk pekerjaan. Hasil kordinasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim dan Kabid Akuntansi BPKAD, maka Kabid Akuntansi BPKAD menyarankan untuk merealisasikan belanja tersebut ke kode rekening yang anggarannya masih tersisa banyak dengan tujuan nantinya bisa dilakukan koreksi. Namun, sampai sekarang masih belum dilakukan koreksi belanja, dengan perincian pada tabel berikut.

 

 

Red.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PROGRAM DEDI MULYADI GUBERNUR JAWA BARAT DIKANGKANGI
TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG OKNUM PEJABAT PENJAHAT ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT
KA.KANKEMENAG LAHAT “KAMI SEDANG DALAMI” DUGAAN PUNGLI KUA KEC LAHAT
Belum Ada Permintaan Maaf Resmi Rektor, IWO Indonesia Instruksikan Aksi Lanjutan Nasional di UNSIKA
Aliansi Desak Klarifikasi Tender Rumdin Mempawah
*Sambut HUT ke-45, PTBA Kolaborasikan Bantuan Pangan dan Edukasi Gizi Pola Makan Sehat*
Dua Tahun Menunggu, Laporan Penipuan Dan Penggelapan Rp 160 Juta DiPolda SulSel DiHentikan Tanpa Sepengetahuan Korban
*BIDIKSIBA 2026 Resmi Dibuka, PTBA Siapkan Beasiswa Kuliah untuk Generasi Muda di Wilayah Operasional*
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:32 WIB

PROGRAM DEDI MULYADI GUBERNUR JAWA BARAT DIKANGKANGI

Kamis, 26 Februari 2026 - 14:10 WIB

TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG OKNUM PEJABAT PENJAHAT ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT

Kamis, 26 Februari 2026 - 02:32 WIB

Belum Ada Permintaan Maaf Resmi Rektor, IWO Indonesia Instruksikan Aksi Lanjutan Nasional di UNSIKA

Rabu, 25 Februari 2026 - 08:27 WIB

Aliansi Desak Klarifikasi Tender Rumdin Mempawah

Rabu, 25 Februari 2026 - 07:54 WIB

*Sambut HUT ke-45, PTBA Kolaborasikan Bantuan Pangan dan Edukasi Gizi Pola Makan Sehat*

Berita Terbaru

Headline

PROGRAM DEDI MULYADI GUBERNUR JAWA BARAT DIKANGKANGI

Jumat, 27 Feb 2026 - 09:32 WIB