Pemkab Purwakarta Diduga Pembayaran Proyek Macet “Kontraktor Merana”
Rambonews.id||Purwakarta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sudah lama penutup tahun 2025 di Kabupaten Purwakarta di warnai kegusaran Para Penyedia Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten Purwakarta
Selain itu,Keluhan Kontraktor dan Pengawas Konsultan dari lokal maupun dari luar kabupaten sangat mengeluhkan terhadap Pemkab yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan di bayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah selesai di tahun 2025.
Saat berbincang bincang terhadap awak media ini,di salah satu warung Senin 9/3/2026.
Ia sangat menyayangkan terhadap pihak instansi dalam penagihan pembayaran,hanya menunggu dari kebijakan Bupati dan BKAD Anggarannya belum ada tanda tanda sinyal hijau
Hal tersebut sudah tidak aneh,karena tiap tahun pasti macet pembayaran ujarnya yang tidak mau di sebutkan namanya.
Salah satu pengawas Konsultan yang tidak mau di sebutkan namanya menambahkan, apalagi sebentar lagi masuk hari raya Idhul Fitri,jadi bingung desaknya, kalau kita nanyakan terus sangsi kedepannya pasti tidak di berikan proyek lagi,atau kita ajukan tagihan pembayaran anggaran konsultan belum di bayarkan ujarnya sambil sedih.
Dilokasi Berbeda,Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) mengatakan Pemkab Purwakarta sudah lumrah tiap tahun pasti macet dalam pembayaran Terhadap Kontraktor dengan alasan sedang defisit, walaupun telat di bayarkan walaupun lama ,entah kapan ucapnya.
Sedangkan, Kondisi Kas Daerah Purwakarta yang goyah akibat tidak tercapainya target pendapatan PAD Purwakarta mengakibatkan “Berutang” kepada Kontraktor.
Bisa kita lihat di tahun 2025 ,besar besaran Bupati Purwakarta dalam pembangunan Infrastruktur dengan anggaran miliaran Rupiah, yang tidak dihitung kan kekuatan anggaran APBD Purwakarta atau dugaan sudah lumrah menjadi beban utang Pemkab ungkapnya
Sementara,di lihat tahun 2023 dan tahun 2024 sama dalam hutang terhadap kontraktor, seharusnya dalam pembangunan Infrastruktur di wilayah Kabupaten Purwakarta bisa dilihat tahun kebelakang supaya tidak menjadi polimik kas Pemkab Purwakarta di ibaratkan gali lobang tutup lobang.
Dilihat dalam masa perjalanan Bupati Purwakarta yang sudah menjabat selama satu tahun lebih ,banyak yang mengeluh dalam lambannya penyaluran Siltap,dan juga gaji P3K,Pemangkasan Anggaran Publikasi Media yang begitu drastis.
Hal tersebut,suatu tata kelola keuangan Daerah amburadul yang kurang teliti,dalam mengambil keputusan anggaran menjadi tidak tertib
Coba kita lihat saat ucapan Nina saat di gedung DPRD Purwakarta ujaranya Ali
Nina sebagai BKAD Purwakarta, mengatakan PAD Purwakarta Sebesar Rp.800 Miliar dan kebutuhan Pemkab Purwakarta selama satu tahun sebesar Rp 2 Triliun makanya di tahun 2026 ini banyak kekurangan
Apalagi dari pemerintah Pusat sudah banyak pemangkasan Terhadap daerah ungkap Nina BKAD.
Lanjutnya,Ali Sopyan mengatakan kalau di lihat DBHCHT 2025 sangat luar biasa Purwakarta mendapatkan anggaran mencapai miliaran rupiah tetap saja kas Pemkab difisit.
Sangat di sayangkan diduga entah kemana saja yang mendapatkan dan di tralisikan untuk apa saja, diduga kurang adanya Transparansi penggunaan anggaran di Purwakarta
Ali Sopyan menyinggung, terkait adanya kerjasama Publikasi diskomimfo di tahun 2025 ,sangat luar biasa media mendapatkan 9 media dengan anggaran luar biasa.
Hal tersebut, suatu pertanyaan besar, Terhadap perusahaan media yang adanya pilih kasih mendapatkan ratusan juta, sedangkan perusahaan media juga mengikuti persyaratan di berikan pihak diskominfo Purwakarta,ungkap Ali
Terbukti,adanya tidak transparan pihak diskominfo Purwakarta, dalam suatu permainan kotor hanya pilihan saja.
Publik saat ini bertanya tanya, apakah 9 media yang di berikan anggaran Publikasi sangat luar biasa ada kedekatan dari Bupati Purwakarta?…atau rekom dari Kadis Kominfo Purwakarta?…
Hal tersebut tidak bisa di biarkan adanya tindakan penyalahgunaan jabatan,apalagi membuat pilih kasih dan menutupi perbuatan tersebut,ujarnya ali
Makanya,di tahun 2026 ini menjadi gelombang anggaran yang sangat luar biasa minimnya pendapatan Purwakarta ujaranya
Selain itu, dalam pengelolaan keuangan daerah diduga masih carut marut kas Pemkab Purwakarta
Diminta Pihak Aparat Penegak Hukum, segera usut tuntas dalam penyelenggaraan kerjasama Publikasi diskomimfo Purwakarta menuai polimik dan anggaran terbesar mendapatkan di 9 media kerjasama Publikasi diskomimfo Purwakarta,dan juga ada apa keuangan Pemkab Purwakarta selalu menuai sorotan difisit anggaran yang terhutang terhadap kontraktor
Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap Pihak BKAD dan Bupati Purwakarta, Redaksi menunggu dan membuka Ruang untuk pernyataan resmi Pemkab Purwakarta
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
