JAKARTA, Rambonews.id
21 Agustus 2016 — Kebijakan pemerintah yang membekukan Bantuan Sosial bagi warga yang terindikasi judi online menuai badai kritik tajam. Wakil Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia, Ali Sofyan, menilai kebijakan ini sebagai wujud nyata keputusasaan penguasa serta potret penegakan hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Di saat sindikat perjudian global dan bandar besar melenggang bebas tanpa tersentuh, negara justru memilih jalan pintas paling keji: memiskinkan dan membuat rakyat kecil semakin belangsak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan diskriminatif ini memicu pertanyaan mendasar dari berbagai kalangan. Ali Sofyan menegaskan, negara macam apa yang membiarkan sarang kejahatan tumbuh subur, tetapi justru menghukum warga miskin yang terjebak di pusaran sistem yang bobrok?
Berdasarkan data dan aduan yang dihimpun, pemblokiran atau pembekuan bansos menyasar masyarakat kelas bawah yang notabene merupakan kelompok rentan secara ekonomi. Alih-alih merangkul, membina, memberikan edukasi, serta sanksi pembinaan yang mendidik untuk efek jera, negara justru memutus satu-satunya urat nadi dapur keluarga miskin tersebut.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai bentuk menyalahkan korban. Banyak penerima bansos yang terindikasi ternyata bukan pelaku aktif, melainkan korban pencurian data atau penyalahgunaan rekening oleh oknum tak bertanggung jawab. Mengapa instrumen negara langsung menjatuhkan vonis mati ekonomi tanpa proses verifikasi yang adil dan manusiawi di tingkat bawah?
Ke mana perginya anggaran triliunan rupiah untuk pengamanan siber nasional? Kenapa ribuan situs judi online dengan mudahnya beroperasi di ruang publik digital Indonesia setiap hari tanpa bisa dicegah secara tuntas dari hulu?
Publik mempertanyakan efektivitas kerja institusi penegak hukum di seluruh jajaran kepolisian serta instansi teknis terkait. Ketika bandar, pemilik modal, dan pembuat platform judi online bebas beroperasi, negara seolah mandul dan kehilangan taring. Namun, begitu berhadapan dengan rakyat kecil, aparat mendadak tampil arogan dengan mencabut hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.
Secara esensial, fungsi utama negara kesejahteraan adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, bukan justru menambah penderitaan di tengah himpitan krisis ekonomi.
Konsentrasi penuh negara seharusnya dikerahkan untuk membasmi tuntas situs judi online, menangkap aktor intelektual, dan menyita aset bandar judi tanpa kompromi.
Jika ada warga yang terindikasi di tingkat bawah, perlakukan mereka dengan pendekatan pembinaan sosial, edukasi hukum, dan peringatan keras untuk memberikan efek jera, bukan memotong hak hidup mereka lewat pembekuan bansos.
Publik mendesak agar pemegang kewenangan mengevaluasi total kebijakan yang salah alamat ini sebelum memicu kemarahan sosial yang lebih luas.
Negara tidak boleh kalah, impoten, atau pura-pura buta terhadap gurita kejahatan siber. Jika pemerintah terus-menerus memilih menindas rakyat kecil demi menutupi kegagalan mereka memberantas bandar besar, maka legitimasi moral kekuasaan patut dipertanyakan.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pemerintah, Kementerian Sosial, Polri, maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab, koreksi, atau klarifikasi resmi sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Red.
