DANA TITIPAN PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali Sopyan Pimpinan umum media rajawali news , Mendesak Tipikor kejaksaan agung dapat mengusut adanya dugaan kerugian negara pasalnya Kabag Keuangan menghindar dari kejaran awak media Rajawali news Sehingga berita ini dimuat apa adanya Ironisnya , Kasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa.
a) Terdapat Surat Permintaan Pembayaran dari Dinas Perkim dan Dinas PUPR untuk melakukan pencairan dana ke rekening titipan yang sesuai dengan nilai pada tabel di atas dengan surat nomor 900/4837/DPKP/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan surat nomor 600/1820/PUPR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
b) Pengajuan tujuh SP2D Dinas Perkim yang dicairkan melalui rekening titipan pada saat itu belum sama sekali diterima dokumen pengajuannya.
5) Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada BUD menyebutkan bahwa pencairan dana melalui rekening titipan dilakukan atas keputusan bersama dengan Kuasa BUD karena tingginya mobilitas di akhir Tahun 2024 yang menyebabkan terkendala dalam melakukan pembayaran beberapa pekerjaan yang saat itu harus segera dilakukan proses pembayarannya.
Apabila hal ini tidak dilakukan maka prosedur untuk pembayaran atas pekerjaan yang terlambat dibayarkan tersebut akan melalui mekanisme pengajuan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) yang membutuhkan waktu yang terlalu lama.
6) Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim terkait keterlambatan penerbitan SPP dan SPM atas tujuh paket pekerjaan Dinas Perkim terjadi karena pada saat akan melakukan penerbitan SPP dan SPM tidak terdapat sisa anggaran untuk pekerjaan. Hasil kordinasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim dan Kabid Akuntansi BPKAD, maka Kabid Akuntansi BPKAD menyarankan untuk merealisasikan belanja tersebut ke kode rekening yang anggarannya masih tersisa banyak dengan tujuan nantinya bisa dilakukan koreksi. Namun, sampai sekarang masih belum dilakukan koreksi belanja, dengan perincian pada tabel berikut.
Red.
