UANG RAKYAT ATAU UANG NEGARA YANG DI RAMPOK GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT DI JAWA TIMUR.

- Penulis

Rabu, 4 Februari 2026 - 00:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

UANG RAKYAT ATAU UANG NEGARA YANG DI RAMPOK GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT DI JAWA TIMUR.

Rambonews.id||Jawa Timur 

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehadiran Relawan Rambo Nusantara Sebagai Rakyat Membela Prabowo untuk menumpas Tindak Pidana Korupsi yang sudah merugikan Uang Negara 

Ali Sopyan dengan tegas mengatakan Terbentuknya organisasi Relawan Rakyat Membela Prabowo Diwilayah kabupaten Bekasi .

Dengan Kehadiran Rambo Mengambil sikap untuk turut memberantas yang sifatnya merugikan negara dan pembalakan hutan .

Lanjut . Ali Sopyan dengan suara lantang sudah waktunya rakyat bergerak untuk memburu para Oknum pejabat atau penjahat bila perlu para koruptor di adili oleh rakyat untuk kelinci percobaan

Pasalnya Tahun 2020: Rp 2,822 triliun. Tahun 2021: Rp 1,993 triliun. Tahun 2022: Rp 2,136 triliun. Tahun 2023: Rp 1,416 triliun.

Hal ini dapat kita lihat dan di pelajari BPK.dan bpkp,Uang yang untuk kepentingan rakyat , diduga Dirampok para Oknum pejabat atau penjahat yang terkoordinir sehingga menjadi kebal hukum,Diduga keras ada maling teriak maling .

Ironisnya,Lewat BAP yang dibacakan di sidang Senin, 2 Februari 2026, Kusnadi melempar bom asap ala Suramadu. Bau busuknya nyebar ke mana-mana.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur disebut menikmati fee sampai 30 persen dari tiap hibah pokir.

Selain itu,Tiga puluh persen, Dari triliunan rupiah, ratusan miliar mengalir seperti Bengawan Solo saat banjir, Sekda

Namun,dugaan yang menikmati sekda ikut festival: 5–10 persen. Kepala Bappeda Mohammad Yasin dan Kepala BPKAD Bobby Soemiarsono: 3–5 persen. Puncaknya—ini bikin warga Jatim pengen banting sandal, SEMUA kepala OPD Pemprov Jatim disebut dapat 3–5 persen otomatis.

Ini bukan maling ayam. Ini rombongan pencopet naik kereta api Mutiara Timur, gerbongnya APBD.

Baca Juga:  Profesor Sutan Nasomal, SH MH :Klaem Kelaparan Penduduk Bumi Dampak Perang Iran vs Israel Sudah Berbahaya Meluas

Kusnadi bilang semua tahu, semua setuju, semua “siap dipertanggungjawabkan hukum.” Kalimat paling satir sedunia.

Seolah ada rembug desa versi elite, bukan bahas panen padi, tapi panen fee. Kopinya hitam, senyumnya putih, hatinya legam. Rakyat? Disuruh nonton dari balik pagar sambil bayar pajak.

Sidang makin panas saat Hakim Ferdinand Marcus, versi Cak Sakera berjubah hakim, memerintahkan JPU KPK pada 29 Januari 2026, “Panggil Khofifah!” Biar jelas.

Biar ndak pakai wayang bayangan. KPK mengangguk. Jadwalnya masih misteri, mungkin 5 Februari 2026, mungkin saat dramanya pas.

Para terdakwa; Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan gelisah seperti penjual rujak kena razia. Penasihat hukum malah tepuk tangan, “Bagus, biar terang!”

 

Sampai 3 Februari 2026, Khofifah masih diam. Hening seperti pantai Pacitan tengah malam. Padahal Juni 2025 pernah bilang Kusnadipasti tahu”. Sekarang? Mode senyap. Padahal BAP sudah terlanjur keliling seperti odong-odong bau busuk.

Kusnadi memang wafat. Penyidikannya gugur. Tapi BAP-nya hidup. Lebih hidup dari baliho kampanye.

Hibah pokir yang oleh Kemendagri dibatasi maksimal 10 persen PAD, di Jatim bisa nyaris 20 persen APBD. Ini bukan khilaf. Ini rakus struktural.

Warga Jawa Timur, muaklah! Ini bukan sekadar korupsi, ini penghinaan budaya. Reog dipermalukan, ludruk dipelesetkan, Suramadu dijadikan metafora pelarian.

Kalau KPK berani bongkar sampai akar, OPD, wagub, semua, masih ada harapan.

Kalau tidak, Jatim cuma jadi lumbung padi yang dijarah tikus got gorong-gorong.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait

 

Penulis : Ridho

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SINDIKAT OKNUM DANA BOS DI LINGKARAN DINAS PENDIDIKAN PEMKAB TANGERANG BELUM DI PROSES HUKUM
Diduga Dalih Perjalanan Dinas 7 SKPD Kab Banyu Asin Santap Anggaran Ajang Korupsi Pejabat Keparat
Kebocoran Keuangan Daerah di Pemkab Lahat,Lima SKPD diduga Merauk Uang Negara
Dugaan Permainan Gelap Pemkab Purwakarta Belanja Barang dan Jasa 2023 Tanpa Menyajikan Bukti Otentik
GEROMBOLAN PEJABAT PEMKAB BOGOR 93 X RAPAT PERTEMUAN MENELAN ANGGARAN Rp 4.483.935.936.00
Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran
Skandal RSUD Tigaraksa: Uji Nyali BPK di Bawah Bayang-Bayang Putusan MK
Ali Sopyan Desak H.Herman Deru Gubernur Sumsel Pencairan 17 Kabupaten Temuan BKBK Belum Ada Penjelasan
Berita ini 6 kali dibaca
UANG RAKYAT ATAU UANG NEGARA YANG DI RAMPOK GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT DI JAWA TIMUR.

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 13:10 WIB

SINDIKAT OKNUM DANA BOS DI LINGKARAN DINAS PENDIDIKAN PEMKAB TANGERANG BELUM DI PROSES HUKUM

Selasa, 14 April 2026 - 10:44 WIB

Diduga Dalih Perjalanan Dinas 7 SKPD Kab Banyu Asin Santap Anggaran Ajang Korupsi Pejabat Keparat

Senin, 13 April 2026 - 00:30 WIB

Kebocoran Keuangan Daerah di Pemkab Lahat,Lima SKPD diduga Merauk Uang Negara

Minggu, 12 April 2026 - 11:49 WIB

Dugaan Permainan Gelap Pemkab Purwakarta Belanja Barang dan Jasa 2023 Tanpa Menyajikan Bukti Otentik

Sabtu, 11 April 2026 - 22:50 WIB

GEROMBOLAN PEJABAT PEMKAB BOGOR 93 X RAPAT PERTEMUAN MENELAN ANGGARAN Rp 4.483.935.936.00

Berita Terbaru