UANG RAKYAT ATAU UANG NEGARA YANG DI RAMPOK GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT DI JAWA TIMUR.

- Penulis

Rabu, 4 Februari 2026 - 00:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

UANG RAKYAT ATAU UANG NEGARA YANG DI RAMPOK GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT DI JAWA TIMUR.

Rambonews.id||Jawa Timur 

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehadiran Relawan Rambo Nusantara Sebagai Rakyat Membela Prabowo untuk menumpas Tindak Pidana Korupsi yang sudah merugikan Uang Negara 

Ali Sopyan dengan tegas mengatakan Terbentuknya organisasi Relawan Rakyat Membela Prabowo Diwilayah kabupaten Bekasi .

Dengan Kehadiran Rambo Mengambil sikap untuk turut memberantas yang sifatnya merugikan negara dan pembalakan hutan .

Lanjut . Ali Sopyan dengan suara lantang sudah waktunya rakyat bergerak untuk memburu para Oknum pejabat atau penjahat bila perlu para koruptor di adili oleh rakyat untuk kelinci percobaan

Pasalnya Tahun 2020: Rp 2,822 triliun. Tahun 2021: Rp 1,993 triliun. Tahun 2022: Rp 2,136 triliun. Tahun 2023: Rp 1,416 triliun.

Hal ini dapat kita lihat dan di pelajari BPK.dan bpkp,Uang yang untuk kepentingan rakyat , diduga Dirampok para Oknum pejabat atau penjahat yang terkoordinir sehingga menjadi kebal hukum,Diduga keras ada maling teriak maling .

Ironisnya,Lewat BAP yang dibacakan di sidang Senin, 2 Februari 2026, Kusnadi melempar bom asap ala Suramadu. Bau busuknya nyebar ke mana-mana.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur disebut menikmati fee sampai 30 persen dari tiap hibah pokir.

Selain itu,Tiga puluh persen, Dari triliunan rupiah, ratusan miliar mengalir seperti Bengawan Solo saat banjir, Sekda

Namun,dugaan yang menikmati sekda ikut festival: 5–10 persen. Kepala Bappeda Mohammad Yasin dan Kepala BPKAD Bobby Soemiarsono: 3–5 persen. Puncaknya—ini bikin warga Jatim pengen banting sandal, SEMUA kepala OPD Pemprov Jatim disebut dapat 3–5 persen otomatis.

Ini bukan maling ayam. Ini rombongan pencopet naik kereta api Mutiara Timur, gerbongnya APBD.

Baca Juga:  Ali Sopyan Relawan Rakyat Bela Prabowo 'Desak Bupati Muara Enim Selamatkan Aset Daerah

Kusnadi bilang semua tahu, semua setuju, semua “siap dipertanggungjawabkan hukum.” Kalimat paling satir sedunia.

Seolah ada rembug desa versi elite, bukan bahas panen padi, tapi panen fee. Kopinya hitam, senyumnya putih, hatinya legam. Rakyat? Disuruh nonton dari balik pagar sambil bayar pajak.

Sidang makin panas saat Hakim Ferdinand Marcus, versi Cak Sakera berjubah hakim, memerintahkan JPU KPK pada 29 Januari 2026, “Panggil Khofifah!” Biar jelas.

Biar ndak pakai wayang bayangan. KPK mengangguk. Jadwalnya masih misteri, mungkin 5 Februari 2026, mungkin saat dramanya pas.

Para terdakwa; Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan gelisah seperti penjual rujak kena razia. Penasihat hukum malah tepuk tangan, “Bagus, biar terang!”

 

Sampai 3 Februari 2026, Khofifah masih diam. Hening seperti pantai Pacitan tengah malam. Padahal Juni 2025 pernah bilang Kusnadipasti tahu”. Sekarang? Mode senyap. Padahal BAP sudah terlanjur keliling seperti odong-odong bau busuk.

Kusnadi memang wafat. Penyidikannya gugur. Tapi BAP-nya hidup. Lebih hidup dari baliho kampanye.

Hibah pokir yang oleh Kemendagri dibatasi maksimal 10 persen PAD, di Jatim bisa nyaris 20 persen APBD. Ini bukan khilaf. Ini rakus struktural.

Warga Jawa Timur, muaklah! Ini bukan sekadar korupsi, ini penghinaan budaya. Reog dipermalukan, ludruk dipelesetkan, Suramadu dijadikan metafora pelarian.

Kalau KPK berani bongkar sampai akar, OPD, wagub, semua, masih ada harapan.

Kalau tidak, Jatim cuma jadi lumbung padi yang dijarah tikus got gorong-gorong.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait

 

Penulis : Ridho

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pull Bus Ilegal Diduga Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jalan Sisingamangaraja Medan
KEMANUSIAAN DAN KEADILAN TANPA KOMPROMI Rembol76 Pusat Salurkan Bantuan dan Kawal Tuntas Kasus Pengeroyokan Jombang
MAFIA TANAH GUNUNG SEMBUNG TANPA TERSENTUH HUKUM DI PURWAKARTA “UANG 13 MILIAR KEMANA ?
DUGAAN CACAT MUTU PROYEK REHAB BERAT PUSKESMAS LANDONO Rp8,312 MILIAR, PB HMI MPO DESAK KPK RI PERIKSA CV GAUNG ANGKASA SEJAHTERA DAN PPK
Pull Bus Langgar Perwal Sebabkan Kemacetan di SM Raja Kota Medan
Tambang Emas Belopa Kembali Beroperasi, Publik Tagih Jawaban: Legal atau Dilindungi Oknum?
PTBA RAMPAS PERKEBUNAN RAKYAT DESA DARMO MENGGUSUR TANPA GANTI RUGI DIDUGA ALA PKI
Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Purwakarta Diduga Menyisakan Hutang Belum Bisa di Pertanggungjawabkan.
Berita ini 6 kali dibaca
UANG RAKYAT ATAU UANG NEGARA YANG DI RAMPOK GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT DI JAWA TIMUR.

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 14:25 WIB

Pull Bus Ilegal Diduga Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jalan Sisingamangaraja Medan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 13:48 WIB

KEMANUSIAAN DAN KEADILAN TANPA KOMPROMI Rembol76 Pusat Salurkan Bantuan dan Kawal Tuntas Kasus Pengeroyokan Jombang

Minggu, 23 Agustus 2026 - 13:14 WIB

MAFIA TANAH GUNUNG SEMBUNG TANPA TERSENTUH HUKUM DI PURWAKARTA “UANG 13 MILIAR KEMANA ?

Minggu, 23 Agustus 2026 - 10:26 WIB

DUGAAN CACAT MUTU PROYEK REHAB BERAT PUSKESMAS LANDONO Rp8,312 MILIAR, PB HMI MPO DESAK KPK RI PERIKSA CV GAUNG ANGKASA SEJAHTERA DAN PPK

Jumat, 21 Agustus 2026 - 12:22 WIB

Pull Bus Langgar Perwal Sebabkan Kemacetan di SM Raja Kota Medan

Berita Terbaru