Home / Bandung / Daerah / Hukum / Jawa Barat / Korupsi

Dugaan Maladministrasi dan Penyalahgunaan Anggaran Jasa Tenaga Ahli di Pemkab Bandung Barat Disorot

rambonews.id - Penulis

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:12 WIB

URL berhasil dicopy

Rambonews.id||BANDUNG BARAT

Sorotan terhadap tata kelola anggaran dan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kian meningkat menyusul sejumlah kasus penyimpangan dan temuan pengawasan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam.

Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kortas Tipidkor Polri dan KPK, untuk mendalami potensi penyimpangan dalam pembayaran belanja jasa tenaga ahli yang dinilai tidak memiliki dasar hukum secara memadai.

Rincian Temuan Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025, total anggaran Belanja Barang dan Jasa tercatat sebesar Rp1.182.427.995.625,73 dengan realisasi mencapai Rp1.106.684.023.752,00 (93,59%).

Dari jumlah tersebut, alokasi sebesar Rp8.798.926.376,26 dialokasikan khusus untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Dalam ketentuan perpajakan, tenaga ahli didefinisikan sebagai orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja formal, seperti akuntan, dokter, pengacara, notaris, konsultan pajak, arsitek, dan desainer.

Namun, uji petik yang dilakukan BPK pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp483.852.000,00 menemukan adanya pembayaran honorarium tenaga ahli sebesar Rp330.960.000,00 untuk kegiatan uji kompetensi (ujikom) serta evaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Kejanggalan dalam Kegiatan Uji Kompetensi JPTP

Kegiatan ujikom dan evaluasi kinerja JPTP yang diikuti oleh 17 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat ini diselenggarakan berdasarkan sejumlah Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat, di antaranya:

SK No. 100.3.3.2/Kep.228-BKPSDM/2025 tentang Panitia Uji Kompetensi Rotasi/Mutasi JPTP (melibatkan 2 ASN Pemkab dan 4 non-ASN/akademisi).

SK No. 100.3.3.2/Kep.229-BKPSDM/2025 tentang Tim Evaluasi Kinerja JPTP (melibatkan 3 ASN Pemkab dan 1 non-ASN/akademisi).

SK No. 100.3.3.2/Kep.349-BKPSDM/2025 tentang Panitia Uji Kompetensi JPTP Tahun 2025 (melibatkan 2 ASN Pemkab dan 4 non-ASN/akademisi).

Catatan Temuan: Pemeriksaan atas bukti pembayaran honorarium menunjukkan bahwa dana diberikan sebesar Rp20.685.000,00 per orang berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) Pemkab Bandung Barat.

Kendati demikian, terdapat dua persoalan mendasar yang ditemukan:

Ketidaksesuaian Satuan Bayar:

Berdasarkan SHS, jasa tenaga ahli seharusnya dibayarkan per orang per bulan, namun dalam pelaksanaannya justru dibayarkan secara orang per kegiatan.

Rangkap Peran dan Potensi Konflik Kepentingan: Honorarium tenaga ahli tersebut sebagian juga dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bandung Barat yang secara struktural telah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan kepegawaian serta perumusan kebijakan.

Desakan Pengusutan oleh Penegak Hukum

Menanggapi temuan administratif ini, elemen masyarakat dan lembaga penggiat antikorupsi mendesak instansi penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh.

Langkah ini diperlukan guna memastikan apakah ketidaksesuaian regulasi tersebut hanya sebatas kesalahan administrasi atau mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait, team berupaya untuk mencari kebenaran dan fakta yang di cantumkan dari hasil temuan BPK RI….

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Kode Jurnalistik

Dalam paparan ini merujuk pada fakta dokumen hukum formal,dari hasil temuan penulusuran dilapangan hingga tercantum hasil audit BPK RI yang luar biasa anggaran diduga belum terhendus pihak aparat penegak hukum Tipikor,serta laporan resmi sebagai bentuk pertanggungjawab publik.

Redaksi membuka Ruang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang