HENTIKAN TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD EMPAT LAWAN TIDAK MENJADI ASET NEGARA
Empat Lawang, rambonews.id
Tunjangan perumahan DPRD Membebani APBD. Yang berasal dari Rakyat hal tersebut tidak menjadikan aset negara . Pasalnya Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang menganggarkan Belanja Tunjangan Perumahan DPRD pada TA 2025 sebesar Rp4.537.209.600,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar Rp3.769.192.350,00 atau 83,07% dari anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai Tunjangan Perumahan tersebut diberikan kepada setiap 32 Anggota DPRD per bulan sebesar Rp11.815.650,00 sesuai Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 188.45/222.1/KEP/SETWAN/Tahun2023.Hasil pemeriksaan atas peraturan dan dokumen pertanggungjawaban Belanja Tunjangan Perumahan DPRD menunjukkan bahwa Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut.
a. Dasar Perhitungan Nilai Tunjangan Perumahan Tidak Tepat Sekretariat DPRD menghitung besaran nilai tunjangan perumahan DPRD menggunakan rumus sewa rumah negara dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara.
Didalam rumus perhitungan sewa rumah negara terdapat faktor pengali (koefisien) klasifikasi tanah (Fkb) berdasarkan pembagian kelas bumi ke dalam kelompok A1 sampai A50.
Hasil pemeriksaan atas peraturan klasifikasi NJOP menunjukkan peraturan yang mengatur kelas bumi kelompok A ke dalam 50 kelas terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB.
Namun keputusan menteri keuangan ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB. Dalam peraturan menteri keuangan ini kelas bumi untuk objek PBB-P2 telah berubah menjadi 100 kelas, sehingga faktor klasifikasi tanah dalam rumus Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 373/KPTS/2001 tersebut menjadi tidak relevan. Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019.
b. Nilai Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Melebihi Nilai Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membayarkan tunjangan Anggota DPRD sebesar Rp11.642.400,00 sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang membayarkan tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar Rp11.815.650,00.
Nilai tunjangan perumahan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang tersebut melebihi nilai tunjangan perumahan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp173.250,00 (Rp11.815.650,00 – Rp11.642.400,00). Nilai kelebihan pembayaran seluruhnya sampai 31 Oktober 2025 sebesar Rp53.707.500,00 (Rp173.250,00 x 10 bulan x 31 orang). Nilai setelah dikurangi pajak yang telah dipotong sebesar Rp45.476.751,00 (Rp53.707.500,00 – Rp8.230.749,00).
c. Pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Anggota DPRD yang Berstatus Pasangan Suami Istri
Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban pembayaran tunjangan perumahan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tunjangan perumahan kepada satu orang Anggota DPRD yang merupakan suami dari Wakil Ketua DPRD II yang telah mendapat rumah dinas. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain menyatakan bahwa “Bagsuami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan”.
Dengan demikian tunjangan perumahan Anggota DPRD tersebut seharusnya tidak boleh dibayarkan karena pasangannya sebagai Wakil Ketua DPRD II telah mendapat rumah dinas. Nilai kelebihan pembayaran tunjangan perumahan kepada satu Anggota DPRD tersebut sampai 31 Oktober 2025 sebesar Rp118.156.500,00 (Rp11.815.650,00 x 10 bulan). Nilai setelah dikurangi pajak yang telah dipotong sebesar Rp99.251.461,20 (Rp118.156.500,00 – Rp18.905.038,80).
PPTK Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD yang bertugas mengajukan pembayaran gaji dan tunjangan dalam keterangannya mengakui kurang cermat dalam mengajukan dan menghitung pembayaran tunjangan perumahan sehingga terjadi permasalahan tersebut.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pada:
a. Pasal 15 ayat (5) yang menyatakan bahwa bagi suami dan/atau istri yang menduduki
jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya
diberikan salah satu tunjangan perumahan;
b. Pasal 17, pada:
1) ayat (1) yang menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan
lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) ayat (3) yang menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar
rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja
listrik, air, gas, dan telepon; dan
3) ayat (5) yang menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi
besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi.
Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Risiko tunjangan perumahan tidak dinilai dengan nilai yang wajar; dan
b. Kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp144.728.212,20 (Rp45.476.751,00 + Rp99.251.461,20).
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Sekretaris DPRD belum mengusulkan nilai tunjangan perumahan DPRD sesuai ketentuan;
b. Sekretaris DPRD kurang optimal dalam mengawasi pembayaran tunjangan perumahan DPRD; dan
c. PPTK kurang cermat dalam mengajukan pembayaran tunjangan perumahan DPRD.
Atas permasalahan tersebut Plt. Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.BPK merekomendasikan Bupati Empat Lawang agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk:
a. mengusulkan nilai tunjangan perumahan DPRD sesuai ketentuan dalam Keputusan
Bupati Empat Lawang;
b. lebih optimal dalam mengawasi pembayaran tunjangan perumahan DPRD di satuan kerjanya;
c. menginstruksikan PPTK lebih cermat dalam mengajukan pembayaran tunjangan perumahan sesuai ketentuan; dan
d. memproses kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp144.728.212,20 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Atas rekomendasi tersebut, Bupati Empat Lawang menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen Rencana Aksi.
Red.
