Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

- Penulis

Jumat, 9 Januari 2026 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

Bekasi rambonews.id

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali news Grup. Mendesak KpK Ri . Tangkap begal BHP dan BHR. Kabu paten Bekasi. Pasalnya Beberapa hari lalu kabupaten Bekasi di gemparkan dengan ada nya kasus ott yang menjerat orang no satu di kabupaten Bekasi berikut ayah nya prihal kasus dugaan suap proyek yang ada di wilayah kabupaten Bekasi.

 

Bahkan bukan hanya itu saja kpk wajib periksa dinas dpmd Kabupaten Bekasi yang di duga menjadi antek antek untuk membegal anggaran BHP Dan BHR yang di mana seharusnya di salurkan ke setiap desa.

Akan tetapi dengan di buat nya edaran oleh bupati Bekasi beberapa wkt lalu anggaran yang di mana di ketahui perhitungan rata rata di potong hampir mencapai 500jt rupiah dalam satu desa Pembegalan ini juga tidak di berikan rincian untuk di pergunakan untuk apa.

Baca Juga:  Kelebihan Penerimaan Penjualan diSPPBE PT Pertamina Patra Niaga Thn 2024 20.381.689,81 Kg

 

Hal ini di benarkan oleh kades bantarjaya kecamatan pebayuran kabupaten Bekasi Saat rajawali news menghubungi melalui seluler nya” Abuy membenarkan adanya pembegalan anggaran yang di mana selam ini di jadikan Anggara untuk tunjangan pegawai dan kegiatan desa lain nya.

“Betul sekali anggaran BHP Dan BHR di potong oleh pemerintah kabupaten dan nominal nya sangat pantastis berkisaran400- 500jt rata rata dalam satu desa Kalau untuk peruntukan nya saya kurang hapal karena tidak di jelas kan .

Kami desa hanya dapat edaran dari dpmd yg di mana isinya itu perbup yang menerangkan perubahan penyaluran bhp Dan BHR .Saya si sangat berharap anggaran itu bisa di kembalikan karena itu sangat menghambat program yang sudah di rencanakan dan hak tunjangan dari pada pegawai desa”ungkap nya.

 

Red.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

*Sumardi Tegaskan Persoalan Dana Bukan Urusan Pemerintahan Desa Karangmukti, Minta Riwayat Mobil Ajis Diperjelas*
PEMBANGUNAN SIRING PASANGAN JALAN PROVINSI RT 13 PAGAR AGUNG LAHAT DIDUGA ASAL JADI DAN ASAL-ASALAN
MAFIA NIP GANDA DINKES PEMKAB BANYUASIN SUMSEL PIDANA MURNI BELUM DI PROSES HUKUM APBD DIGOROK  RP.11.068 887 153.
Diminta Segera Usut Tuntas ER Guru di SMKN 1 Plered Diduga Berbisnis Masuk Anak Sekolah Menerima Imbalan Uang Ratusan Juta
KETUA ORMAS DPD RAMBO MUARA ENIM TEGASKAN PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS HARUS BERDAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT 
Beredar Video Diduga Mengatasnamakan Wali Kota Prabumulih Terkait Pungutan Pasar Subuh, WRC Minta Klarifikasi Resmi
Hampir Sepanjang Bangunan Retak, Proyek Lining Saluran BBWS Citanduy di Desa Bumireja Jadi Sorotan
ALI SOPYAN WAKIL KETUA UMUM IWO INDONESIA TANTANG REDAKSI MEDIA ISTANA NEGARA GAYA PREMAN
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:54 WIB

*Sumardi Tegaskan Persoalan Dana Bukan Urusan Pemerintahan Desa Karangmukti, Minta Riwayat Mobil Ajis Diperjelas*

Minggu, 16 Agustus 2026 - 08:11 WIB

PEMBANGUNAN SIRING PASANGAN JALAN PROVINSI RT 13 PAGAR AGUNG LAHAT DIDUGA ASAL JADI DAN ASAL-ASALAN

Senin, 10 Agustus 2026 - 14:01 WIB

MAFIA NIP GANDA DINKES PEMKAB BANYUASIN SUMSEL PIDANA MURNI BELUM DI PROSES HUKUM APBD DIGOROK  RP.11.068 887 153.

Rabu, 5 Agustus 2026 - 01:44 WIB

Diminta Segera Usut Tuntas ER Guru di SMKN 1 Plered Diduga Berbisnis Masuk Anak Sekolah Menerima Imbalan Uang Ratusan Juta

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:15 WIB

KETUA ORMAS DPD RAMBO MUARA ENIM TEGASKAN PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS HARUS BERDAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT 

Berita Terbaru