MISTERI DI KEBUMEN ANTARA GIZI DAN KEKUASAAN: BUKTI TAK TERBANTAHKAN “PLAT GANDA IDENTIK” BONGKAR KEJAHATAN LOGISTIK MBG KEBUMEN
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KEBUMEN – Dugaan bisnis gelap elite penguasa di balik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kebumen kini memasuki babak yang lebih gelap dan berbau pidana. Investigasi oleh Cyber National.id tidak hanya menemukan konflik kepentingan yang menyengat, tetapi juga bukti kejahatan terstruktur yang jelas terlihat di jalanan: penggunaan dua mobil logistik untuk program rakyat dengan Plat Nomor Identik.
Temuan krusial ini menjadikan skandal MBG bukan lagi sekadar kasus administrasi atau benturan kepentingan semata, melainkan indikasi kejahatan pidana serius yang diduga dilakukan secara terencana untuk menyamarkan aset, menghindari kewajiban pajak, dan menutupi jejak manipulasi dalam program yang seharusnya menyejahterakan rakyat.
Penyelidikan lapangan, yang berlanjut hingga Minggu, 16 November 2025, secara gamblang mengungkap kejahatan logistik yang paling mencolok dalam rantai distribusi MBG di Kebumen. Ditemukan dua unit mobil logistik Program MBG yang beroperasi di wilayah Pejagoan menggunakan plat nomor yang benar-benar identik, yaitu Z 8589 KK.
Penggunaan plat ganda (duplikasi plat) adalah pelanggaran fatal dan pidana serius sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Praktik ini merupakan mekanisme kejahatan jalanan yang secara fundamental bertujuan untuk penggelapan data aset, manipulasi administrasi fiskal demi menghindari kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas salah satu unit mobil, dan potensi pencucian uang. Mobil yang seharusnya mengangkut gizi untuk rakyat justru difungsikan sebagai alat kejahatan fiskal dan logistik, menunjukkan arogansi kekuasaan yang menganggap hukum sebagai angin lalu.
Fokus pada temuan plat ganda ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa entitas pelaksana yang diduga berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan Kebumen beroperasi di luar batas hukum. Penggunaan plat ganda ini memerlukan keberanian dan keyakinan akan impunitas, yang hanya bisa didapatkan jika pelakunya berada di bawah perlindungan figur kuat atau kekuasaan. Ini memunculkan pertanyaan tajam: Siapa di balik layar yang memberikan jaminan agar kejahatan Plat Ganda ini tidak tersentuh hukum?
Upaya media meminta konfirmasi pun berujung pada sikap saling lempar tanggung jawab, yang justru memperkuat dugaan adanya praktik manipulasi. Ketika didesak mengenai temuan krusial dua mobil berplat identik, perwakilan entitas pelaksana di Gombong tampak terdesak dan gagap, beralasan masih mencoba menghubungi pihak SPPG Pejagoan dengan dalih yang bersangkutan “sedang sibuk”. Jawaban yang berkelit ini adalah pengakuan implisit bahwa entitas pelaksana tidak memiliki jawaban valid dan berupaya menutupi jejak manipulasi administrasi yang terstruktur.
Ketua Garuda Perak Kebumen, Sujud Sugiarto, melontarkan kritik paling tajam. Ia mendesak penegakan hukum untuk segera menggunakan bukti pidana plat ganda ini sebagai kunci utama.
“Plat Ganda Z 8589 KK ini adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah bahwa entitas pelaksana telah melakukan tindak pidana murni. Ini bukan lagi urusan internal, ini adalah kejahatan logistik terorganisir yang merugikan negara! Polres Kebumen tidak punya alasan untuk menunda. Segera usut tuntas pelanggaran UU LLAJ ini dan jadikan ini pintu masuk membongkar skandal bisnis gelap di puncak kekuasaan Kebumen!”
Demi menyelamatkan integritas hukum dan hak rakyat, Cyber National.id mendesak Polres Kebumen wajib segera menyita kedua mobil berplat Z 8589 KK dan mengusut tuntas tindak pidana penggunaan plat ganda. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Kejaksaan Tinggi harus melakukan audit investigasi total untuk membongkar seberapa jauh manipulasi logistik ini telah dilakukan.
Cyber National.id berkomitmen penuh mengawal proses ini hingga aktor intelektual di balik penggunaan plat ganda dan skandal MBG ini diseret ke hadapan hukum.
# Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
# Kejaksaan Agung RI
# Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Bareskrim
# Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
# Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
# Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Red.
