Berdasarkan Hasil Pemerikasaan Dokumen Terdapat Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Pajak Rokok di Pemprov Sum-Sel
Kesalahan Perhitungan Alokasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota Realisasi perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima pada RKUD Pemprov Sumsel dilakukan dengan membagi sesuai proporsi sebesar 30% untuk Pemprov Sumsel dan sebesar 70% untuk kabupaten/kota. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa porsi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional ke masing-masing kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1) 40 % dibagi rata untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi; dan
2) 60 % dibagi berdasarkan potensi kabupaten/kota masing-masing.
Pemprov Sumsel selama tahun 2023 telah menyalurkan Bagi Hasil Pajak Rokok
sebesar Rp466.043.975.179,00 (Rp85.230.019.166,00 + Rp65.482.352.339,00 +
Rp120.211.310.864,00 + Rp103.219.720.650,00 + Rp91.900.572.160,00) dengan
perincian sebagai berikut Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan atas pengelolaan Pendapatan Pajak Rokok diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.
a. Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Terlambat Disalurkan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota disalurkan terlambat diketahui berdasarkan tanggal realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok ke kabupaten/kota oleh Pemprov Sumsel. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 menyatakan bahwa penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok ke kabupaten/kota dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di RKUD. Namun berdasarkan pemeriksaan dokumen SP2D dan rekening koran RKUD Pemprov Sumsel diketahui bahwa penyaluran tersebut melebihi tujuh hari kerja setelah dana Pajak Rokok diterima di RKUD Pemprov Sumsel dengan perincian sebagai berikutTabel di atas menunjukkan keterlambatan penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok kekabupaten/kota tahun 2023 dengan jumlah hari keterlambatan berkisar antara 13 sampai dengan 86 hari kerja.
Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pajak dan Kepala Subbidang Pembukuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diketahui bahwa untuk perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok dilaksanakan oleh Bidang Pajak Bapenda.
Sedangkan penetapan SK dan realisasi penyaluran bagi hasil dilaksanakan oleh BPKAD. Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok yang dibuat oleh Bidang Pajak Bapenda beserta surat penyampaian diserahkan kepada BPKAD untuk dilakukan realisasi penyaluran.
Pemeriksaan surat penyampaian dan register tanda terima dokumen Bidang Pajak diketahui bahwa perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk periode Triwulan IV 2022,Desember 2022, Triwulan I 2023, dan Triwulan II 2023 diserahkan Bidang Pajak keBPKAD dalam kurun waktu tujuh hari kerja setelah Bagi Hasil Pajak Rokok diterima di RKUD. Sedangkan untuk Triwulan III 2023 diserahkan setelah tujuh hari kerja.
Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan,Kepala Subbidang Anggaran III, dan Bendahara Pengeluaran BPKAD diketahui bahwa keterlambatan penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok ke kabupaten/kota dikarenakan dana bagi hasil pajak tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membiayai belanja Pemprov Sumsel lainnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kas yang dimiliki serta defisit yang dialami Pemprov Sumsel.
b. Kesalahan Perhitungan Alokasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok keKabupaten/Kota Realisasi perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima pada RKUD Pemprov Sumsel dilakukan dengan membagi sesuai proporsi sebesar 30% untuk Pemprov Sumsel dan sebesar 70% untuk kabupaten/kota. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa porsi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional ke masing-masing kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut.
1) 40 % dibagi rata untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi; dan
2) 60 % dibagi berdasarkan potensi kabupaten/kota masing-masing.
Pemprov Sumsel selama tahun 2023 telah menyalurkan Bagi Hasil Pajak Rokok
sebesar Rp466.043.975.179,00 (Rp85.230.019.166,00 + Rp65.482.352.339,00 +
Rp120.211.310.864,00 + Rp103.219.720.650,00 + Rp91.900.572.160,00) dengan perincian sebagai berikut.
Red.
