Dana Retribusi Persampahan Kab Bekasi Diduga Dilibas Kecoa ” Kajari Kab Bekasi Didesak Bertindak
Rambonews.id||Kab, Bekasi
Ali Sopyan Relawan Rakyat Bela Prabowo ( RAMBO )mengendus adanya bau tak sedap di Dlh kab.bekasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya kadis LH ketika ingin di konfirmasi oleh awak media rajawali news diduga menghindar sehingga berita ini di muat apa adanya ,hal tersebut Kajari didesak bertindak usut tuntas dinas DLH Kab, Bekasi.
Pasalnya Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas LH Tidak Sesuai Ketentuan
LRA TA 2023 (audited) menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp160.073.985.973,00 dari anggaran sebesar Rp 153.404.944.548,00 atau mencapai 104,35%. Realisasi tersebut diantaranya merupakan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas LH sebesar Rp6.048.584.790,00 dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 atau mencapai 100,81%.
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah retribusi yang dipungut dari wajib retribusi (WR) sebagai pembayaran atas persampahan/kebersihan.
Pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan media karcis maupun yang bersifat tetap (bulanan) melalui perjanjian kerja sama.
Hasil pengujian atas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2023 menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.
a. Penyetoran retribusi pelayanan persampahan pada UPTD Wilayah dilakukan oleh juru pungut Kepala Dinas LH melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala UPTD
Wilayah Persampahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pengelolaan pelayanan persampahan di masing-masing UPTD.
Dalam hal penatausahaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada UPTD, maka Kepala UPTD dapat dibantu oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu yang salah satu tugasnya adalah menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
Selanjutnya, Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan pada unit SKPD dhi.
UPTD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas LH.
Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penatausahaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lapangan menunjukkan bahwa juru pungut memungut retribusi dari WR berdasarkan karcis dan langsung menyetorkan ke Kas Daerah.
Selanjutnya, juru pungut menyampaikan laporan data rincian penerimaan beserta bukti setor pada Bendahara Penerimaan Dinas LH tanpa melalui Bendahara Penerimaan Pembantu.
Penyetoran dan pelaporan tersebut dilakukan oleh juru pungut karena pada UPTD Wilayah Persampahan Dinas LH tidak ada Bendahara Penerimaan Pembantu.
b. Dinas LH kehilangan potensi penerimaan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan pada sekolah sebesar Rp1.000.175.000,00
Perda Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah mengatur besaran tarif retribusi terhadap pelayanan persampahan/kebersihan pada bangunan pendidikan (TK sampai dengan SMA) sebesar Rp100.000,00/ritase.
Atas pelaksanaan perda tersebut menghasilkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada bangunan pendidikan TA 2023 sebesar Rp179.195.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.
Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran dana BOS untuk pelayanan persampahan, menunjukkan bahwa dari pengeluaran dana BOS sebesar Rp1.340.675.000,00, hanya sebesar Rp340.500.000,00 yang transaksi pengeluarannya berkaitan dengan Dinas LH.
Sementara sisanya sebesar Rp1.000.175.000,00 (Rp1.340.675.000,00–Rp340.500.000,00) merupakan transaksi pembayaran retribusi pelayanan persampahan dengan pihak swasta atau di luar Dinas LH.
c. Terdapat retribusi pelayanan persampahan pada sekolah tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp150.600.000,00
Hasil pengujian secara uji petik atas BKU Penerimaan dan bukti setor retribusi oleh
UPTD Wilayah ke Kas Daerah, menunjukkan bahwa dari pembayaran retribusi pelayanan persampahan oleh sekolah kepada Dinas LH sebesar Rp236.100.000,00, hanya sebesar Rp17.300.000,00 yang bersumber dari tiga Sekolah Negeri yang disetorkan ke Kas Daerah.
Sementara selisihnya sebesar Rp218.800.000,00 (Rp236.100.000,00 – Rp17.300.000,00) tidak disetorkan ke Kas Daerah.
Hasil konfirmasi kepada lima bendahara SD Negeri dan 20 bendahara SMP Negeri yang merealisasikan belanja dana BOS untuk layanan pengangkutan sampah dengan Dinas LH, serta juru pungut Dinas LH, diketahui hal-hal sebagai berikut.
1) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilakukan oleh juru pungut dan pegawai tenaga harian lepas (THL) pada UPTD Wilayah Sampah Dinas LH;
2) Pemungutan tidak menggunakan karcis melainkan berdasarkan pada kesepakatan antara pihak sekolah dengan juru pungut/pegawai THL yang bertugas mengangkut sampah tersebut;
3) Walaupun pemungutan tanpa menggunakan karcis, juru pungut UPTD tetap menyetorkan retribusi yang dipungut ke Kas Daerah namun tidak sebesar retribusi yang diterimanya; dan
4) Terdapat retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp68.200.000,00 tidak disetorkan ke Kas Daerah. Penjelasan dari tiga juru pungut dan 12 THL, retribusi tidak disetorkan ke Kas Daerah karena digunakan untuk keperluan kru THL
pengangkut sampah. Atas kekurangan penerimaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp68.200.000,00 pada tanggal 13 Mei 2024 .
Akhirnya berita ini diterbitkan apaadanya, belum berhasil konfirmasi terhadap Kadis LH Kab, Bekasi,dan Kajari Kab Bekasi dari hasil temuan BPK RI,
Penulis : Redaksi
Sumber Berita: Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo
