Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

- Penulis

Senin, 22 Desember 2025 - 06:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

Rambonews.id||Bekasi

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali news Grup. Mendesak KPK RI . Tangkap Begal BHP dan BHR. Kabu paten Bekasi.

Pasalnya,Beberapa hari lalu kabupaten Bekasi di gemparkan dengan ada nya kasus ott yang menjerat orang no satu di kabupaten Bekasi berikut ayah nya prihal kasus dugaan suap proyek yang ada di wilayah kabupaten Bekasi.

Bahkan bukan hanya itu saja KPK wajib periksa dinas dpmd Kabupaten Bekasi yang di duga menjadi antek antek untuk membegal anggaran BHP Dan BHR yang di mana seharusnya di salurkan ke setiap desa

Sedangkan,adanya edaran oleh bupati Bekasi beberapa waktu lalu anggaran yang di mana di ketahui perhitungan rata rata di potong hampir mencapai 500jt rupiah dalam satu desa

Baca Juga:  Gelombang Kedua 69 Desa Belum dicairkan Bankeu Desa Pemprov Jabar Kab, Purwakarta"Aplikasi Tapal Desa Provinsi Jabar Belum di Buka Kembali"

Hal ini, suatu Pembegalan  tidak di berikan rincian untuk di pergunakan untuk apa.

Selain itu ,di benarkan oleh kades bantarjaya kecamatan pebayuran kabupaten Bekasi

Saat rajawali news menghubungi melalui seluler nya” Abuy membenarkan adanya pembegalan anggaran yang di mana selama ini di jadikan Anggaran untuk tunjangan pegawai dan kegiatan desa lainnya.

Betul sekali anggaran BHP Dan BHR di potong oleh pemerintah kabupaten dan nominal nya sangat pantastis berkisaran400- 500jt rata rata dalam satu desa

Menurutnya,Kalau untuk peruntukannya saya kurang hapal karena tidak di jelaskan

Kami desa hanya dapat edaran dari DPMD yang di mana isinya itu perbup yang menerangkan perubahan penyaluran BHP Dan BHR

Berharap, anggaran itu bisa di kembalikan karena itu sangat menghambat program yang sudah di rencanakan dan hak tunjangan  dari pada pegawai desa“ungkap nya

 

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Rajawali news

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Purwanto Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat Merespon Adanya Laporan Ke Ombudsman
APBD KAB.BOGOR DIBUAT BANCAKAN GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT RAMPOK
GAJI 13 DAN TPP ASN KAB OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN DIDUGA DISODOMI GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT KORUPTOR
Seorang Pengunjung Keluhkan Pelayanan Buruk Hotel Grand Zuri Lubuk Linggau
MENGUTUK KERAS! Oknum Resmob Polda Jateng dan PM Diduga Jadi “Sumbu” Mafia BBM, Sekap dan Peras Jurnalis di Markas Polisi
BPKAD Bogor Pecah Rekor Piutang Yang Belum Bisa Di Pertanggung Jawabkan 2018/2023
Skandal Tanah Jarahan: Masyarakat Desak Presiden, Kejagung, dan Pemerintah Daerah Cabut Izin PT AGM
Aset Pemkab Muara Enim Diduga Hilang Alias Di Gondol Oknum Pejabat Koruptor
Berita ini 17 kali dibaca
Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 03:49 WIB

Purwanto Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat Merespon Adanya Laporan Ke Ombudsman

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:42 WIB

APBD KAB.BOGOR DIBUAT BANCAKAN GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT RAMPOK

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:17 WIB

GAJI 13 DAN TPP ASN KAB OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN DIDUGA DISODOMI GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT KORUPTOR

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:57 WIB

Seorang Pengunjung Keluhkan Pelayanan Buruk Hotel Grand Zuri Lubuk Linggau

Senin, 15 Juni 2026 - 02:10 WIB

BPKAD Bogor Pecah Rekor Piutang Yang Belum Bisa Di Pertanggung Jawabkan 2018/2023

Berita Terbaru