Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

- Penulis

Jumat, 9 Januari 2026 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

Bekasi rambonews.id

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali news Grup. Mendesak KpK Ri . Tangkap begal BHP dan BHR. Kabu paten Bekasi. Pasalnya Beberapa hari lalu kabupaten Bekasi di gemparkan dengan ada nya kasus ott yang menjerat orang no satu di kabupaten Bekasi berikut ayah nya prihal kasus dugaan suap proyek yang ada di wilayah kabupaten Bekasi.

 

Bahkan bukan hanya itu saja kpk wajib periksa dinas dpmd Kabupaten Bekasi yang di duga menjadi antek antek untuk membegal anggaran BHP Dan BHR yang di mana seharusnya di salurkan ke setiap desa.

Akan tetapi dengan di buat nya edaran oleh bupati Bekasi beberapa wkt lalu anggaran yang di mana di ketahui perhitungan rata rata di potong hampir mencapai 500jt rupiah dalam satu desa Pembegalan ini juga tidak di berikan rincian untuk di pergunakan untuk apa.

Baca Juga:  RAMBO ALI SOPYAN ANGKAT BICARA PEMDA KUNINGAN JAWA BARAT " BAK MACAN OMPONG LAMBAN "

 

Hal ini di benarkan oleh kades bantarjaya kecamatan pebayuran kabupaten Bekasi Saat rajawali news menghubungi melalui seluler nya” Abuy membenarkan adanya pembegalan anggaran yang di mana selam ini di jadikan Anggara untuk tunjangan pegawai dan kegiatan desa lain nya.

“Betul sekali anggaran BHP Dan BHR di potong oleh pemerintah kabupaten dan nominal nya sangat pantastis berkisaran400- 500jt rata rata dalam satu desa Kalau untuk peruntukan nya saya kurang hapal karena tidak di jelas kan .

Kami desa hanya dapat edaran dari dpmd yg di mana isinya itu perbup yang menerangkan perubahan penyaluran bhp Dan BHR .Saya si sangat berharap anggaran itu bisa di kembalikan karena itu sangat menghambat program yang sudah di rencanakan dan hak tunjangan dari pada pegawai desa”ungkap nya.

 

Red.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GEMBONG KORUPTOR BANGGAI LAUT KEBAL HUKUM
Praktik Dumping Limbah Batubara di Purwakarta Kian Merajalela Alias Kebal Hukum
PROGRAM DEDI MULYADI GUBERNUR JAWA BARAT DIKANGKANGI
TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG OKNUM PEJABAT PENJAHAT ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT
KA.KANKEMENAG LAHAT “KAMI SEDANG DALAMI” DUGAAN PUNGLI KUA KEC LAHAT
Belum Ada Permintaan Maaf Resmi Rektor, IWO Indonesia Instruksikan Aksi Lanjutan Nasional di UNSIKA
Aliansi Desak Klarifikasi Tender Rumdin Mempawah
*Sambut HUT ke-45, PTBA Kolaborasikan Bantuan Pangan dan Edukasi Gizi Pola Makan Sehat*
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Februari 2026 - 02:15 WIB

GEMBONG KORUPTOR BANGGAI LAUT KEBAL HUKUM

Jumat, 27 Februari 2026 - 21:00 WIB

Praktik Dumping Limbah Batubara di Purwakarta Kian Merajalela Alias Kebal Hukum

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:32 WIB

PROGRAM DEDI MULYADI GUBERNUR JAWA BARAT DIKANGKANGI

Kamis, 26 Februari 2026 - 07:51 WIB

KA.KANKEMENAG LAHAT “KAMI SEDANG DALAMI” DUGAAN PUNGLI KUA KEC LAHAT

Kamis, 26 Februari 2026 - 02:32 WIB

Belum Ada Permintaan Maaf Resmi Rektor, IWO Indonesia Instruksikan Aksi Lanjutan Nasional di UNSIKA

Berita Terbaru

Headline

GEMBONG KORUPTOR BANGGAI LAUT KEBAL HUKUM

Sabtu, 28 Feb 2026 - 02:15 WIB

Bekasi

PROGRAM DEDI MULYADI GUBERNUR JAWA BARAT DIKANGKANGI

Jumat, 27 Feb 2026 - 09:32 WIB