Program Bupati Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan Diduga Tidak Berjalan Maksimal

- Penulis

Selasa, 17 Februari 2026 - 06:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Program Bupati Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan Diduga Tidak Berjalan Maksimal

 

Rambonews.id||Purwakarta 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Di tahun sebelumnya Pemkab Purwakarta Bersama BPJS ketenagakerjaan Resmi meluncurkan Program Universal Coverage Jamsostek, di Bale Sawala Yudistira 2025.

Namun, Kegiatan ini suatu langkah awal dalam memperluas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Para Pekerja Non-Formal.

Saat, Bupati Purwakarta Saepul Bahri mengumumkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mensejahterakan Masyarakat Purwakarta Para Pekerja Non-Formal.

Program tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk Tiga Bulan ke depan.

Bentuk,Komitmen Bupati Purwakarta Saepul Bahri dalam memberikan perlindungan Para Pekerja Non-Formal bagi mereka yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan)ungkap Saepul Bahri Bupati Purwakarta.

Di beberapa bulan, Diskominfo Purwakarta memberikan link pendaftaran Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang harus di isi data data, untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan( Non-Formal )2025.

Dalam pergantian tahun 2026 , Diskominfo Purwakarta memberikan informasi kembali untuk penerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang sudah selesai dan di berikan masing masing kartu hanya 60 orang mendapatkan tersebut.

Anehnya,salah satu awak media mempertanyakan kenapa kami tidak mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan, sedangkan kami mengisi from web yang di berikan Diskominfo Purwakarta,tapi tidak ada atau tidak mendapatkan ungkapnya.

Masih dilokasi diskominfo Purwakarta,salah satu Bagian Pengelolaan data Berinisial R mengatakan bahwa tidak ada datanya terhadap kami ungkap R.

Coba saja pertanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan saya berikan nomor nya tersebut ucap R, silahkan mempertanyakan sendiri ujar R

Akhirnya awak media mencoba konfirmasi Jumat,13/2/2026 terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan Berinisial H, mengatakan bahwa kami hasil data yang diberikan oleh diskominfo Purwakarta,karena sudah dibayarkan oleh pemkab Purwakarta ucapnya H.

Namun, kalau mau saya bantu nanti dicek datanya,apakah terdata atau tidak di BPJS Ketenagakerjaan, silahkan dikirim ke kami tegasnya H

Hal tersebut,yang punya kewenangan dan pengajuan data dari diskominfo Purwakarta,Lukas H

Baca Juga:  Reuni Akbar Ke-7 Alumni 212 Memperkuat Persaudaraan dan Solidaritas Antar Umat
Foto Dokumentasi link Situs BPJS Ketenagakerjaan
Foto Dokumentasi Link Situs BPJS Ketenagakerjaan

Saat data tersebut, dikirim terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Diskominfo Purwakarta sama sekali tidak ada kelanjutan dan informasi apapun alias Pembiaran

Sementara,Pihak Diskominfo Purwakarta R menjelaskan coba tolong di cek lagi,atau pertanyakan saja ke kadis Kominfo karena dia yang punya kebijakan ujar R.

Awak mediapun, memperjelas bahwa saat pihak diskominfo Purwakarta memberikan link BPJS ketenagakerjaan kami sudah mengisi dua kali from online,pada saat itu sudah berhasil,tapi anehnya tidak masuk ke diskomimfo

Hal tersebut,tidak mungkin tidak ada data yang terisi,karena situs tersebut hanya bisa membuka dari pihak diskominfo Purwakarta untuk pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan, yang tidak masuk logis kalau kami tidak terisi from online tersebut ungkapnya.

Alih alih,dugaan kuat dengan simpel menjawab pegawai diskominfo Purwakarta menggunakan tidak ada data yang masuk kami, sedangkan link situs online hanya admin diskominfo Purwakarta yang menjalankan tugasnya,dibuka link tersebut?..atau tidak hanya diskominfo Purwakarta yang lebih tau?… Bagaikan lempar tanggung jawab

Terlihat dalam pelaksanaan kinerja diskominfo Purwakarta diduga masih lemahnya dalam informasi dan juga dugaan kuat hanya pilihan saja,dan juga mengangkangi Program Bupati Purwakarta.

Publik Bertanya Tanya :

Apakah Program BPJS Ketenagakerjaan Non-Formal di berikan hanya di batasi atau hanya pilihan saja?…

Apakah Link Situs Online yang sudah terisi data,tidak bisa terakses Diskominfo Purwakarta?…

Apakah Program Saepul Bahri Bupati Purwakarta,diduga tidak berjalan sesuai harapan ?…., Sedangkan Bupati Purwakarta yang menginginkan Para Pekerja Non-Formal bisa terbantu melalui BPJS Ketenagakerjaan !..

Bagaimana langkah langkah Para Dinas Kominfo Purwakarta lalai dalam kinerja untuk program Bupati Purwakarta?…

 

Saat awak media ini,mencoba konfirmasi melalui WhatsApp,dalam mempertanyakan BPJS Ketenagakerjaan,hanya cek list satu belum ada hak jawabannya

Sampai berita ini, diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap Kadis Kominfo Purwakarta, untuk pernyataan resmi

 

Penulis : Ridho

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Diskominfo Purwakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Permainan Gelap Pemkab Purwakarta Belanja Barang dan Jasa 2023 Tanpa Menyajikan Bukti Otentik
GEROMBOLAN PEJABAT PEMKAB BOGOR 93 X RAPAT PERTEMUAN MENELAN ANGGARAN Rp 4.483.935.936.00
Prof. Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Evaluasi Pelayanan RSUD, Soroti Dugaan Penolakan Pasien di Pemalang
Tindak Tegas Para Cukong Pembeli Kayu di Hutan Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah “Kebal Hukum” Diduga APH Tutup Mata
Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran
Skandal RSUD Tigaraksa: Uji Nyali BPK di Bawah Bayang-Bayang Putusan MK
Ali Sopyan Desak H.Herman Deru Gubernur Sumsel Pencairan 17 Kabupaten Temuan BKBK Belum Ada Penjelasan
Diduga 13 prasarana, sarana, utilitas PSU Pemkab Sumenep Menjadi Aset Gelap Para Oknum Pejabat Koruptor
Berita ini 78 kali dibaca
Program Bupati Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan Diduga Tidak Berjalan Maksimal

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 11:49 WIB

Dugaan Permainan Gelap Pemkab Purwakarta Belanja Barang dan Jasa 2023 Tanpa Menyajikan Bukti Otentik

Sabtu, 11 April 2026 - 22:50 WIB

GEROMBOLAN PEJABAT PEMKAB BOGOR 93 X RAPAT PERTEMUAN MENELAN ANGGARAN Rp 4.483.935.936.00

Sabtu, 11 April 2026 - 13:08 WIB

Prof. Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Evaluasi Pelayanan RSUD, Soroti Dugaan Penolakan Pasien di Pemalang

Sabtu, 11 April 2026 - 12:27 WIB

Tindak Tegas Para Cukong Pembeli Kayu di Hutan Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah “Kebal Hukum” Diduga APH Tutup Mata

Sabtu, 11 April 2026 - 05:37 WIB

Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran

Berita Terbaru