Bappenda Belum Optimal Dalam Penagihan Piutang PBB-P2 Kota Cimahi

- Penulis

Jumat, 10 April 2026 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bappenda Belum Optimal Dalam Penagihan Piutang PBB-P2 Kota Cimahi

Rambonews.id||Kota Cimahi 

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) menyoroti kelemahan Bappenda Kota Cimahi PBB-P2 di tahun 2023 .

Hal tersebut,belum optimal dalam bentuk kinerja diduga masih ada pembiaran dalam penagihan piutang terhadap PBB-P2 ucap ali

Bappenda Kota Cimahi Belum Mengoptimalkan Penagihan atas Piutang PBB-P2 Sebelum Tahun 2023 Sebesar Rp8.117.291.404,00 pada NOP yang Menjadi Objek Pajak Pelunasan PBB-P2 dan BPHTB di Tahun 2023

Baca Juga:  Diduga Kuat Sarang Mafia Perumahan di Batu Raja Tanpa Sertifikat Tanah,IMB,AMDAL Berjalan Lancar

BPK merekomendasikan Wali Kota Cimahi menginstruksikan Kepala Bappenda untuk mengoptimalkan penagihan tunggakan PBB-P2 khususnya kepada WP yang melunasi PBB-P2 dan BPHTB.

Wali Kota Cimahi akan menerbitkan Surat Instruksi kepada Kepala Bappenda untuk mengoptimalkan penagihan tunggakan PBB-P2 khususnya kepada WP yang melunasi PBB-P2 dan BPHTB.

Upaya konfirmasi dilaksanakan awak media menuju jalan buntu

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait,awak

 

 

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: BPK RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tindak Tegas Para Cukong Pembeli Kayu di Hutan Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah “Kebal Hukum” Diduga APH Tutup Mata
Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran
Skandal RSUD Tigaraksa: Uji Nyali BPK di Bawah Bayang-Bayang Putusan MK
Ali Sopyan Desak H.Herman Deru Gubernur Sumsel Pencairan 17 Kabupaten Temuan BKBK Belum Ada Penjelasan
Diduga 13 prasarana, sarana, utilitas PSU Pemkab Sumenep Menjadi Aset Gelap Para Oknum Pejabat Koruptor
Warga Desa Bolo Antusias, Dibantu Anggota Kodim 0724/Boyolali Siapkan Acara Peletakan Batu Pertama Jembatan Garuda
Kejati Sumsel Menaikan Status Perkaranya Dari Penyelidikan ke Penyidikan Umum Koruptor
Dugaan “Lubang Hitam” Dana Desa Tegal Kunir Kidul: Kades dan Sekdes Bungkam Anggaran Ganda
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 12:27 WIB

Tindak Tegas Para Cukong Pembeli Kayu di Hutan Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah “Kebal Hukum” Diduga APH Tutup Mata

Sabtu, 11 April 2026 - 05:37 WIB

Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran

Sabtu, 11 April 2026 - 02:29 WIB

Skandal RSUD Tigaraksa: Uji Nyali BPK di Bawah Bayang-Bayang Putusan MK

Sabtu, 11 April 2026 - 01:44 WIB

Ali Sopyan Desak H.Herman Deru Gubernur Sumsel Pencairan 17 Kabupaten Temuan BKBK Belum Ada Penjelasan

Jumat, 10 April 2026 - 10:37 WIB

Bappenda Belum Optimal Dalam Penagihan Piutang PBB-P2 Kota Cimahi

Berita Terbaru