Kekurangan Volume atas 23 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dua SKPD

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2026 - 04:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kekurangan Volume atas 23 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dua SKPD

Rambonews.id||Kab, Bekasi 

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO)geram melihat bobroknya administrasi di tahun 2024 yang  terdapat 23 Paket Pekerjaan kekurangan Volume.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut, menimbulkan adanya tidak ada keseriusan dalam pengawasan dan monitoring di lapangan alias Pembiaran asal di laksanakan kegiatan tersebut.

Dugaan kuat Dinas Kongkalikong terhadap pihak jasa dan kontraktor dalam meraup keuntungan kue Bolu

Bukan itu saja, dalam ada temuan tersebut tidak pernah ada jera jera pihak dinas maupun Penyedia jasa,yang penting hanya cukup pengembalian saja dan tidak ada proses hukum ujarnya

Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp631.725.368.065,00 dengan realisasi sampai dengan 30 November 2024 sebesar Rp512.741.905.051,00 atau 81,17 %.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 24 paket pekerjaan pada DPRKPP dan Dinas SDABMBK menunjukkan terdapat kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan sebesar Rp5.793.043.825,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Rekapitulasi kekurangan volume masing-masing pekerjaan terdapat pada Lampiran 3.45.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Bantah Unsur Korupsi, Sebut Lahan Proyek VinFast Berstatus Hak Milik Warga

Uraian hasil pemeriksaan atas 23 pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemasangan PJUL Single Stang di Wilayah I sebesar Rp190.311.720,00

Pekerjaan Pembangunan Pemasangan PJUL Single Stang di Wilayah I dilaksanakan oleh PT RTP berdasarkan Kontrak Nomor PG.02.02/656/SP/ Disperkimtan-PSU/IV/2024 tanggal 17 April 2024 sebesar Rp9.713.630.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 April 2024 s.d. 14 Agustus 2024.

Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV TE sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan berdasarkan BAST NomorPG.02.02/1193/BASTHP/Disperkimtan-PSU/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024. Penyedia telah menerima pembayaran sebesar Rp9.713.630.000,00 atau 100% dari nilai kontrak, dengan rincian pada tabel berikut

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Staf Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas Lapangan yang dituangkan dalam BAPF Nomor B.03/BAPF/KABEK/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp190.311.720,00.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait, Redaksi membuka Ruang dan Klasifikasi, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari manapun

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: BPK RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rambonews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kebocoran Keuangan Daerah di Pemkab Lahat,Lima SKPD diduga Merauk Uang Negara
Dugaan Permainan Gelap Pemkab Purwakarta Belanja Barang dan Jasa 2023 Tanpa Menyajikan Bukti Otentik
GEROMBOLAN PEJABAT PEMKAB BOGOR 93 X RAPAT PERTEMUAN MENELAN ANGGARAN Rp 4.483.935.936.00
Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran
Skandal RSUD Tigaraksa: Uji Nyali BPK di Bawah Bayang-Bayang Putusan MK
Ali Sopyan Desak H.Herman Deru Gubernur Sumsel Pencairan 17 Kabupaten Temuan BKBK Belum Ada Penjelasan
Diduga 13 prasarana, sarana, utilitas PSU Pemkab Sumenep Menjadi Aset Gelap Para Oknum Pejabat Koruptor
Bappenda Belum Optimal Dalam Penagihan Piutang PBB-P2 Kota Cimahi
Berita ini 0 kali dibaca
Kekurangan Volume atas 23 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dua SKPD

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 00:30 WIB

Kebocoran Keuangan Daerah di Pemkab Lahat,Lima SKPD diduga Merauk Uang Negara

Minggu, 12 April 2026 - 11:49 WIB

Dugaan Permainan Gelap Pemkab Purwakarta Belanja Barang dan Jasa 2023 Tanpa Menyajikan Bukti Otentik

Sabtu, 11 April 2026 - 22:50 WIB

GEROMBOLAN PEJABAT PEMKAB BOGOR 93 X RAPAT PERTEMUAN MENELAN ANGGARAN Rp 4.483.935.936.00

Sabtu, 11 April 2026 - 05:37 WIB

Penerima DBHCHT di RKUD Pemprov Sumsel diduga Ada Pengendapan Dana Mengakibatkan Telat Penyaluran

Sabtu, 11 April 2026 - 02:29 WIB

Skandal RSUD Tigaraksa: Uji Nyali BPK di Bawah Bayang-Bayang Putusan MK

Berita Terbaru