Home / Bekasi / Jawa Barat

GARONG BANGSAT DIDUGA ANGGARAN DPA KABUPATEN BEKASI 2025 : Terkesan Tertutup

rambonews.id - Penulis

Minggu, 7 Desember 2025 - 10:39 WIB

URL berhasil dicopy

Rambonews.id||Bekasi

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali Sofian mengatakan “Rajawali news turut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi, seperti halnya temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.”disparitas ekstrim dalam alokasi anggaran dan rasio belanja yang tidak seimbang.

Badan Daerah Anggaran Total (A) Belanja Operasi (BO) Belanja Modal (BM)

BPKD (Keuangan) Rp1.131 T N/A N/A

BPBD (Bencana) Rp21.2 M 91.85% dari A 8.15% dari A

Bapenda (Pendapatan) Rp193.2 M 96% dari A 4% dari A

Mengapa pos anggaran BPKD, sebagai entitas administratif, mencapai lebih dari Rp1,1 Triliun, yang hampir enam kali lipat dari gabungan empat Badan lainnya? Seberapa besar porsi riil Belanja Pegawai dan Barang/Jasa internal BPKD, dan seberapa besar dana pass-through (Belanja Transfer/BTT) yang seharusnya dialokasikan di pos yang lebih spesifik agar transparan?

Mengapa lembaga yang bertugas menjaga keselamatan nyawa dan aset daerah dari bencana (banjir, dll.) hanya mengalokasikan 8,15% dari total anggarannya (hanya Rp1,73 Miliar) untuk Belanja Modal (pembelian alat berat, perahu karet baru, sistem peringatan dini, dan infrastruktur kesiapsiagaan)?

Prioritas anggaran yang mementingkan rutinitas operasional (gaji dan rapat) di atas fungsi inti pelayanan publik dan investasi jangka panjang.

Apakah belanja modal sebesar Rp1,73 Miliar cukup untuk menjamin Kabupaten Bekasi mampu menghadapi potensi bencana besar di sepanjang tahun 2025? Rasio Belanja Operasi yang mencapai 91,85% menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran hanya berputar pada gaji, perjalanan dinas, dan administrasi perkantoran, sementara kesiapan peralatan vital dan mitigasi bencana diabaikan.

Ini adalah Trade-off antara kenyamanan birokrasi dan keselamatan publik.

Jika 96% anggaran Bapenda (Rp185,5 Miliar) dihabiskan untuk Belanja Operasi, apakah dana ini efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Apa kontribusi riil dari Belanja Operasi yang sangat besar ini dalam upaya penemuan dan penggalian potensi pajak dan retribusi baru, yang merupakan fungsi utama Bapenda?

Pemanfaatan anggaran yang lebih condong ke internal birokrasi daripada ke masyarakat.

Siapa pihak di internal birokrasi yang paling diuntungkan dari dominasi Belanja Operasi (terutama Belanja Barang dan Jasa)? Apakah ini mencerminkan peningkatan jumlah perjalanan dinas, honor kegiatan, atau pengadaan barang habis pakai, yang nilainya sering kali sulit diawasi?

Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Ketika terjadi bencana besar (banjir, kekeringan), masyarakat akan menanggung akibat lambatnya respon BPBD karena keterbatasan dan usia alat.

Kegagalan Bapenda mengoptimalkan PAD juga merugikan masyarakat karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar.

Kurangnya transparansi dan detail dalam alokasi dana yang besar.

Di mana rincian alokasi Belanja Transfer (bantuan keuangan ke desa/partai) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPKD? Tanpa rincian yang jelas, alokasi Rp1,1 Triliun ini menjadi “kotak hitam” yang rentan terhadap penyalahgunaan atau inefisiensi karena tidak dipisahkan dari Belanja Rutin BPKD itu sendiri.

Di sub-kegiatan mana saja di Bapenda dan BPBD Belanja Operasi ini dihabiskan? Apakah mayoritas dana tersebut terkonsentrasi pada event organizer untuk sosialisasi atau survei lapangan yang kurang terukur hasilnya?

Perlu ada jadwal audit kinerja yang ketat dan spesifik.

Kapan DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja terhadap rasio Belanja Modal BPBD? Apakah ada mekanisme untuk meninjau ulang alokasi ini di APBD Perubahan 2025 jika kinerja pencegahan bencana dinilai buruk pada triwulan pertama?

Operasi Bapenda sebesar Rp185,5 Miliar akan dipublikasikan, dan sanksi apa yang akan diberikan jika target peningkatan PAD 2025 tidak tercapai?

Aksi nyata yang harus dituntut dari Pemerintah Daerah.

Mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempublikasikan Rincian Komponen Terbesar dari anggaran BPKD (pos Transfer dan BTT) agar dapat dipisahkan dari biaya operasional internal BPKD yang sebenarnya.

Menuntut DPRD Kabupaten Bekasi untuk memastikan adanya re-alokasi dana dari Belanja Operasi ke Belanja Modal BPBD dalam APBD Perubahan 2025. Anggaran untuk kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas investasi.

Mendesak Bapenda untuk menyajikan Laporan Kinerja (LAKIP) yang terperinci tentang bagaimana Belanja Operasi Rp185,5 Miliar berkorelasi langsung dengan capaian target pajak baru dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.